PanduanWali Nikah

Urutan wali nasab dalam Pasal 12 ayat (3) tidak mencantumkan ayah tiri. Untuk memastikan siapa wali dalam kondisi keluarga Anda, silakan konsultasikan dengan Penghulu/KUA.

Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali nikah atau yang mewakili, sedangkan kabul dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili (Pasal 15). Karena itu, wali nikah yang dibahas pada halaman ini adalah wali dari calon istri.

Tidak otomatis. Jika wali nikah tidak hadir saat akad, wali membuat surat kuasa wakil wali (taukil wali) di hadapan PPN (Pasal 12 ayat 5). Kondisi ketika wali hakim dapat bertindak diatur tersendiri dalam Pasal 13 ayat (5). Untuk kasus tertentu, Penghulu akan memeriksa kondisi dan dokumen Anda.

Taukil wali adalah surat kuasa wakil wali yang dibuat wali nikah di hadapan PPN sesuai domisili atau keberadaan wali, disaksikan 2 orang, apabila wali tidak hadir saat akad (Pasal 12 ayat 5). Format suratnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal (ayat 6), sehingga tata cara teknisnya sebaiknya ditanyakan ke KUA.

PMA 30/2024 menyebut wali adhal sebagai salah satu kondisi ketika wali hakim dapat bertindak, dan menetapkan bahwa wali adhal ditetapkan oleh Pengadilan (Pasal 13 ayat 5 huruf b dan ayat 6). PMA tidak menguraikan pengertiannya; secara umum istilah ini dipahami sebagai wali yang tidak bersedia menikahkan. Penilaian kasusnya perlu dikonsultasikan dengan Penghulu/KUA.

Menurut Pasal 13 ayat (5), wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, walinya adhal, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, tidak ada wali nasab yang beragama Islam, atau wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Beberapa kondisi memerlukan surat atau penetapan tertentu.

Wali hakim adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA. Jika Kepala KUA dijabat oleh selain Penghulu, wali hakim adalah penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Pasal 13 ayat 2–4).